Landak  

Tolak Pemasangan Patok Satgas PKH, Warga Desa Rabak Gelar Aksi Protes di Dusun Singkut

SENGAH TEMILA – Gelombang penolakan terhadap penetapan batas kawasan hutan kembali terjadi di Kabupaten Landak. Ratusan warga Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila, bersama masyarakat dari desa sekitarnya menggelar aksi protes keras terhadap kegiatan pemasangan patok tanah oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Senin, 16 Maret 2026.

Aksi massa tersebut terpusat di Dusun Singkut, lokasi di mana tim Satgas PKH berencana melakukan pematokan batas wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara.

Ratusan warga Desa Rabak menggelar aksi protes menolak pemasangan patok oleh Satgas PKH di Dusun Singkut, Sengah Temila, demi mempertahankan lahan pemukiman. (Dok. Berita Landak)

Alasan Penolakan Warga

Warga menilai bahwa pemasangan patok tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi yang memadai sebelumnya. Masyarakat khawatir, penetapan patok tersebut akan mengancam hak atas tanah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun sebagai pemukiman dan lahan pertanian.

“Kami menolak tegas adanya pematokan ini. Wilayah yang dipasang patok oleh Satgas adalah lahan kehidupan kami. Jika ini ditetapkan sebagai kawasan hutan tanpa mempertimbangkan hak warga, maka masa depan kami terancam,” ujar salah satu perwakilan warga di lokasi aksi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi berlangsung dengan pengawalan dari pihak keamanan. Meskipun situasi sempat memanas akibat adu argumen antara perwakilan warga dan petugas Satgas PKH, aksi tetap berjalan kondusif tanpa ada tindakan anarkis.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap aturan pemerintah, namun mereka menuntut adanya dialog terbuka dan transparansi mengenai status lahan tersebut. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali tata batas yang dilakukan agar tidak merugikan masyarakat lokal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan pemasangan patok di wilayah tersebut pasca-protes warga. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat berharap ada mediasi antara pemerintah daerah, pihak Satgas, dan warga untuk mencari solusi jalan tengah (win-win solution).

 

Foto: Berita Landak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *