Pontianak – Langkah berani diambil Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menghentikan operasional tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat. Penutupan ini merupakan buntut dari temuan menu makanan yang tidak layak hingga dugaan penggelembungan harga (markup) dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kalbar, Usmandy. Legislator dari Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa kualitas gizi anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Pesan Menohok: “Jangan Main-main!”
Usmandy memperingatkan para pengelola agar tidak menjadikan program strategis Presiden Prabowo Subianto ini sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
“Ini adalah investasi masa depan. Pengelolaannya wajib transparan dan berkualitas. Jangan ada lagi yang berani main-main dengan menu apalagi harga. Kalau melanggar, sanksi tegas adalah konsekuensi yang wajar,” ujar Usmandy (14/3/2026).
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawasi lapangan agar setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi asupan bergizi bagi para siswa, sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Daftar Dapur yang Ditutup dan Alasannya
Kepala Program MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa penutupan ini adalah hasil evaluasi ketat. Berikut adalah rincian wilayah dan penyebabnya:
- Dapur Sandai (Ketapang), Rasau Jaya, Sungai Kakap, & Teluk Batang (Kubu Raya/Kayong Utara): Terbukti melanggar juknis selama Ramadan dengan menyajikan menu yang sangat minimalis dan tidak layak.
- Dapur Arang Limbung (Kubu Raya): Masalah ketidaksesuaian infrastruktur.
- Dapur Sejangkung Semanga (Sambas): Terkendala sengketa lahan dengan pemerintah desa.
- Dapur Nanga Pinoh (Melawi): Adanya dugaan kuat markup harga pada penyajian menu.
Agus menegaskan bahwa operasional akan tetap dihentikan hingga seluruh mitra memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN.
