PONTIANAK – Gelombang protes mahasiswa kembali memadati depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (26/2/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam koordinasi BEM se-Kalimantan Barat dan aliansi Kalbar Menggugat menuntut pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran mahasiswa terhadap efektivitas program di lapangan serta potensi terabaikannya prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah pelosok.
Bukan Menolak Ide, Tapi Mengkritik Eksekusi
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap program peningkatan gizi. Namun, pendekatan pemerintah pusat yang dianggap “pukul rata” tanpa mempertimbangkan aspek geografis menjadi poin utama kritik.
Koordinator BEM se-Kalbar, Indah, menyatakan bahwa kebijakan nasional berskala besar tidak bisa dipaksakan menggunakan standar yang sama antara Pulau Jawa dan daerah kepulauan atau pedalaman seperti Kalimantan Barat.
“Kita menghargai niat baik pemerintah untuk mencegah stunting. Namun, kebijakan publik butuh presisi, bukan sekadar masif. Stunting itu masalah hulu ke hilir; mulai dari gizi ibu hamil hingga akses pangan, bukan sekadar bagi-bagi kotak makan di sekolah,” tegas Indah.
Temuan di Lapangan: Kualitas Gizi Dipertanyakan
Sorotan tajam juga datang dari Saiful, perwakilan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Ia membeberkan fakta memprihatinkan mengenai kualitas makanan yang diterima siswa di beberapa titik pemantauan.
Berdasarkan temuan mahasiswa, komposisi makanan dinilai jauh dari standar gizi yang dijanjikan. Beberapa temuan meliputi:
- Porsi karbohidrat yang tidak seimbang (jagung setengah porsi).
- Ukuran protein (roti) yang sangat kecil.
- Porsi buah yang minim (hanya tiga butir lengkeng untuk jatah dua hari).
“Jangan sampai anggaran besar habis hanya untuk program yang dampaknya lemah di lapangan. Kita butuh koreksi nyata, bukan sekadar melanjutkan proyek,” tambah Saiful.
Infrastruktur Pendidikan di Pelosok Masih Terabaikan
Selain masalah gizi, massa aksi mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap hancurnya infrastruktur pendidikan. Mahasiswa menunjuk kondisi di wilayah Sandai, Kabupaten Ketapang, di mana akses jalan menuju sekolah rusak parah sehingga menghambat aktivitas belajar mengajar.
Mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada program seremonial, tetapi juga memberikan keadilan anggaran untuk renovasi sekolah dan akses jalan di pedalaman Kalimantan Barat.
Respon DPRD Kalimantan Barat
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menemui langsung para mahasiswa. Ia menyatakan bahwa pihak legislatif sangat terbuka terhadap masukan dari kalangan akademisi untuk memperbaiki tata kelola daerah.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis, Prabasa mengakui perlunya evaluasi mendalam jika terdapat kendala teknis dan ketimpangan kualitas di lapangan.
“Program ini secara konsep bagus, namun jika implementasinya bermasalah, tentu harus dievaluasi. Kami akan membawa poin-poin keberatan ini ke dalam rapat kerja untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” janji Prabasa di hadapan massa.
