Menggugat Narasi Sejarah di Hari Pahlawan
JAKARTA – Hari Pahlawan, 10 November 2025, menjadi momen bersejarah sekaligus sarat kontroversi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama penerima anugerah Gelar Pahlawan Nasional terbaru, sebuah keputusan yang tak terhindarkan memicu gejolak politik dan perdebatan sengit tentang sejarah bangsa.
Konfirmasi paling mengejutkan datang langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia membenarkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar sepuluh nama yang akan disahkan oleh Presiden.
Keputusan Politik yang Membelah Bangsa
Keputusan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan langkah politik fundamental yang berpotensi membelah pandangan masyarakat Indonesia secara tajam. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemberian gelar ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap negara.
“Ini adalah bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” tegas Prasetyo, menggarisbawahi upaya rekonsiliasi narasi sejarah versi Istana.
Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) sebelumnya telah mengkaji 49 nama calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Di antara nama-nama yang mencuri perhatian publik, terdapat nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh yang mati dibunuh, Marsinah, dan tentu saja, Soeharto sendiri.
Gelombang Penolakan Melawan Restu Istana
Wacana penganugerahan gelar kepada Soeharto segera disambut gelombang penolakan keras.
Tidak kurang dari 500 aktivis dan akademisi secara terbuka menyatakan sikap menolak, mengingat rekam jejak Orde Baru yang sarat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan represi politik. PDI Perjuangan melalui Kepala Badan Sejarah Indonesia-nya, Bonnie Triyana, turut melayangkan sikap serupa. Bagi kubu penolak, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dianggap melanggar mandat Reformasi dan mencederai rasa keadilan korban rezim Orde Baru.
Di sisi lain, dukungan masif juga mengalir. Sejumlah organisasi massa Islam terkemuka, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyuarakan restu mereka. Bagi pendukung, jasa Soeharto dalam membangun infrastruktur dan menjaga stabilitas negara selama 32 tahun dianggap sebagai modal utama yang tak dapat diabaikan.
Pengumuman pada 10 November 2025 besok bukan hanya sekadar daftar nama; ia adalah titik didih perdebatan abadi tentang bagaimana seharusnya bangsa ini menempatkan figur-figur kontroversial dalam buku sejarahnya. Keputusan Presiden Prabowo ini secara definitif akan menutup perdebatan politik, namun membuka babak baru dalam gugatan moral dan sejarah.
