SANGGAU – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menyasar kelompok pelajar tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen intervensi utama dalam menurunkan angka stunting.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Sanggau, yang tercatat naik dari 20,50% pada tahun 2025 menjadi 21,82% pada Triwulan I tahun 2026.
BACA JUGA: Wabup Susana Herpena Menyoroti Program MBG di Sanggau: Angka Stunting Mengalami Kenaikan
Diferensiasi Sasaran Intervensi Gizi
Najori menjelaskan perlunya pemisahan indikator keberhasilan antara program MBG sekolah dengan program penurunan stunting, mengingat keduanya memiliki target sasaran (lokus) yang berbeda secara fundamental.
“Kita harus membedakan antara program MBG sekolah dan program penanggulangan stunting karena sasaran klinisnya tidak sama. Intervensi stunting secara teoritis dan praktis berfokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga anak berusia 24 bulan, di mana pemantauan tumbuh kembangnya difasilitasi melalui Posyandu,” ujar Najori pada Rabu (10/6/2026).
Menurut analisis Dinkes, fluktuasi kenaikan angka stunting di daerah lebih dipengaruhi oleh faktor hulu, seperti masih rendahnya tingkat partisipasi ibu hamil dan keluarga dalam memanfaatkan layanan kesehatan di Posyandu. Oleh karena itu, akselerasi penurunan stunting harus tetap difokuskan pada kelompok rentan di fase emas pertumbuhan tersebut.
Redefinisi Fungsi MBG Sekolah dan Reorientasi Kebijakan
Najori menilai tidak relevan jika efektivitas program MBG bagi pelajar diukur langsung menggunakan indikator penurunan stunting, sebab kelompok usia sekolah telah melewati fase kritis pencegahan stunting.
- Fungsi MBG Pelajar: Lebih berorientasi pada peningkatan status gizi makro-mikro, pemeliharaan kesehatan, serta optimalisasi fungsi kognitif (kecerdasan) siswa di sekolah.
- Rekomendasi Kebijakan: Program MBG akan memberikan dampak linear terhadap penurunan stunting jika diorientasikan kepada kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B).
Langkah Badan Gizi Nasional yang mulai menginisiasi program MBG untuk kelompok 3B dinilai sebagai keputusan strategis yang regulatif dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Urgensi Integrasi Data dan Sinergitas Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mendorong agar mekanisme penyaluran MBG spesifik stunting (untuk kelompok 3B) diintegrasikan dengan jaringan Posyandu. Hal ini diharapkan dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan angka kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan berbasis masyarakat tersebut.
Selain itu, Najori menekankan pentingnya aspek sinkronisasi data antara Badan Gizi Nasional dan Dinas Kesehatan guna menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sudah berjalan.
“Sinergitas data penerima manfaat dan tata kelola program di lapangan mutlak diperlukan. Dengan integrasi yang baik, intervensi gizi dapat dilakukan secara presisi, tepat sasaran, serta memperkuat sistem monitoring tata laksana stunting di daerah,” pungkasnya.
