SANGGAU – Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, memberikan perhatian serius terhadap lonjakan angka stunting di wilayahnya pada tahun ini. Fenomena tersebut dinilai kontradiktif mengingat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diimplementasikan selama lebih dari satu tahun di Kabupaten Sanggau.
Kondisi ini memicu urgensi untuk melakukan kajian mendalam serta evaluasi komprehensif, khususnya terkait akurasi penentuan target sasaran program.
Analisis Data Stunting Dinas Kesehatan Sanggau
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau, program MBG yang diinisiasi sejak 17 Februari 2025 belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting. Sebaliknya, data pada Triwulan I tahun 2026 justru menunjukkan tren peningkatan.
- 2024: 21,48% (Baseline data awal)
- 2025: 20,50% (Mengalami penurunan sebesar 0,98%)
- Triwulan I 2026: 21,82% (Meningkat sebesar 1,32% dari tahun 2025)
Tanggapan Wakil Bupati: Adanya Anomali Tren
Susana Herpena menegaskan bahwa dinamika ini memerlukan penanganan segera dari pemerintah daerah. Pasalnya, salah satu indikator keberhasilan utama dari program MBG adalah peningkatan kualitas gizi anak dan reduksi kasus stunting secara progresif.
“Pada tahun 2025, Kabupaten Sanggau meraih prestasi dalam penanggulangan stunting dengan menempati peringkat kedua terbaik se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Namun, melihat tren pada tahun 2026 yang justru menunjukkan peningkatan kasus, saya menilai ini sebagai sebuah anomali,” ujar Susana pada Selasa (9/6/2026).
Meskipun demikian, Susana menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional ini. Ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Urgensi Rekalibrasi Target Sasaran Program
Selaku Ketua Satgas Percepatan Program MBG sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sanggau, Susana berencana melakukan evaluasi total terhadap mekanisme pelaksanaan program dan strategi intervensi gizi yang ada.
Dalam waktu dekat, pihak Pemkab akan berkoordinasi dan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk mengurai akar permasalahan ini. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah penentuan lokus prioritas program.
“Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat di daerah, kami menyarankan agar alokasi program MBG diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Infrastruktur pendukung, seperti dapur umum MBG, seharusnya dibangun di kawasan rawan gizi tersebut terlebih dahulu, bukan terkonsentrasi di wilayah perkotaan,” pungkasnya.
