Komitmen Tegas Pemkab Sanggau: Membangun SDM Unggul, Berkeadilan, dan Aman
Sanggau – Pemerintah Kabupaten Sanggau mengambil langkah strategis dan tegas dalam menghadapi ancaman serius Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui serangkaian agenda Sosialisasi Pencegahan TPPO, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KPA), serta Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025, Pemkab Sanggau menunjukkan komitmen penuhnya untuk mewujudkan visi daerah “Sanggau Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan“.
Acara fundamental ini, yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menandai langkah prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang wajib memiliki bekal pengetahuan dan perlindungan yang komprehensif. Ini bukan sekadar program administratif, melainkan manifestasi nyata dari kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan keamanan warganya.
Ancaman Serius di Era Digital: Waspada Jerat TPPO dan Kekerasan Berbasis Gender
Dalam pidato kuncinya, Wakil Bupati Susana Herpena menegaskan bahwa isu TPPO dan kekerasan berbasis gender telah bertransformasi menjadi persoalan multidimensi yang semakin rumit di era digital. Modus operandi pelaku kejahatan semakin canggih dan terselubung, menuntut respons dan kewaspadaan kolektif yang jauh lebih terintegrasi dari seluruh elemen masyarakat.
“Isu perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di era digital,” tegas Susana Herpena. “Kita semua harus meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan secara maksimal agar tidak menjadi korban maupun, ironisnya, pelaku dari tindak pidana yang menghancurkan masa depan ini.”
Perdagangan orang mengeksploitasi kerentanan sosial dan ekonomi, dengan jebakan yang seringkali dimulai dari ruang maya yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, edukasi literasi digital ditetapkan sebagai salah satu senjata utama dalam strategi pencegahan TPPO di Kabupaten Sanggau.
Memperkuat Sinergi Lintas Sektor sebagai Benteng Perlindungan Kolektif
Keberhasilan upaya pencegahan TPPO tidak akan tercapai hanya dengan inisiatif tunggal. Pemkab Sanggau secara eksplisit menekankan perlunya sinergi lintas sektor yang kokoh dan berkelanjutan. Wabup Susana Herpena menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan bersatu padu:
“Kita harus memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi perempuan dan anak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat wajib bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan serta perdagangan orang demi masa depan bangsa yang bebas dari eksploitasi,” pungkasnya.
Penekanan ini menggarisbawahi bahwa pencegahan TPPO adalah tanggung jawab moral dan hukum kolektif. Dengan mengaktifkan peran aktif masyarakat dan memperkuat koordinasi antarlembaga, Kabupaten Sanggau sedang membangun benteng pertahanan yang solid, memastikan setiap warganya, terutama kelompok rentan, terlindungi dari ancaman kejahatan kemanusiaan.
