Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi strategis yang menunjukkan kejeliannya dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Menjelang periode krusial Natal, Tahun Baru (Nataru), dan Lebaran, Presiden menginstruksikan penyesuaian menu lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah bergulir.
Fokus penyesuaian utama adalah mengurangi penggunaan telur ayam dan menggantinya dengan alternatif protein hewani seperti daging sapi atau telur puyuh.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membenarkan arahan ini setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Instruksi tajam ini bukan sekadar pergantian menu biasa, melainkan langkah antisipatif yang lugas dan proaktif untuk meredam potensi lonjakan inflasi.
Mengapa Telur Ayam Diganti? Strategi Meredam Inflasi Pangan
Permintaan masif terhadap telur ayam, khususnya menjelang Nataru dan Lebaran, untuk kebutuhan kue dan konsumsi rumah tangga masyarakat kerap memicu kenaikan harga yang signifikan. Program MBG yang memiliki skala nasional dan menyerap bahan baku dalam jumlah besar berpotensi memperparah gejolak harga tersebut.
“Pak Presiden pesan, ‘Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” ujar Nanik, mengutip arahan langsung Presiden.
Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah tidak ingin program unggulannya, yang bertujuan menyejahterakan, justru berbalik membebani masyarakat dengan memicu kenaikan harga bahan pokok. BGN mengakui, tanda-tanda awal kenaikan harga komoditas seperti ayam dan telur sudah mulai terdeteksi di beberapa kabupaten.
Solusi Jangka Panjang: Kedaulatan Pangan untuk MBG
Untuk menjamin pasokan bahan baku MBG sekaligus menopang stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan langkah konkret jangka panjang.
- Pengembangan Peternakan Sapi: Percepatan pembangunan peternakan sapi di lahan seluas 200 ribu hektare di Jawa dan 300 ribu hektare di luar Jawa. Tujuannya adalah memproduksi sekitar 3 juta liter susu per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG dan masyarakat luas.
- Keterlibatan UMKM dan Koperasi: BGN juga mulai menggandeng kementerian terkait, termasuk TNI AD dan Kementerian Koperasi, untuk memastikan pasokan protein hewani, sayur mayur, dan buah-buahan didapatkan dari peternak dan petani lokal melalui koperasi, membatasi peran pabrikan besar.
Arahan ini menunjukkan visi pemerintahan baru yang tidak hanya fokus pada implementasi program, tetapi juga pada manajemen risiko inflasi dan penguatan ketahanan pangan domestik sebagai fondasi keberlanjutan MBG. Penyesuaian menu adalah bukti respons cepat Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
